Paradigma Baru Akhir Kalender Maya
Analisis 13.33
Di tengah ancaman resesi pada 2012, ekonomi nasional berpeluang tumbuh. Perusahaan berpeluang meningkatkan skala ekonominya karena pasar domestik sangat besar. Djamester SimarmataTahun 2012 adalah tahun istimewa. Dalam sistem Maya, ini adalah akhir kalender yang disebut berakhir pada tanggal 21, bulan 12, tahun 2012. Secara kebetulan banyak lembaga ekonomi internasional meramalkan pemburukan situasi pada tahun ini. Salah satu di antara mereka menyatakan bahwa akan terjadi resesi parah.
Indikator zona Euro atas 17 negara anggota banyak menunjukkan penurunan, seperti tingkat tabungan rumah tangga, perdagangan eceran, dan pengangguran zona yang masih berada pada 10,4%. Di seberang Samudera Atlantik, terutama Amerika Serikat (AS), informasi mengenai perkembangan ekonomi tetap masih belum menggembirakan, seperti diutarakan Robert Reich, mantan Menteri Tenaga Kerja AS.
Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner, mengatakan di dalam pertemuan Davos bahwa ekonomi AS akan ditentukan oleh perkembangan ekonomi Eropa, yang berarti tertumpu pada perkembangan zona Euro. Namun, Reich menambah pernyataan Timothy itu dengan data pengangguran yang hanya berkurang sedikit, dan berarti waktu pengangguran yang bertambah panjang.
Situasi tersebut menyebabkan tenaga kerja mengalami pemburukan keterampilan kerja dan situasi keuangan serta pengurangan pengeluaran konsumsi sebab sebagian penerimaan digunakan untuk meningkatkan tabungan atau membayar utang.
Krisis finansial Eropa memang meningkatkan penderitaan rakyat akibat penghematan anggaran negara, yang berarti mengurangi semua jaminan sosial. Musim dingin di Eropa yang lebih parah daripada biasanya seolah-olah bagai mengiyakan pepatah “sudah jatuh ditimpa tangga pula”.
Unjuk rasa masyarakat akan makin marak, yang berarti memperburuk situasi sosial dalam keseluruhan benua tua tersebut. Ini mempunyai dampak ganda untuk benua Eropa dan pada benua seberang Atlantik, lalu merambat ke negara berkembang.
Bersamaan dengan itu, perkembangan negara berkembang yang tadinya sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia ternyata terjangkit flu akibat pandemi ekonomi Eropa dan AS yang saling terkait. Motor globalisasi pada saat situasi ekonomi dunia ekspansif ternyata menjadi tak berdaya dan memperlambat gerak pemulihan.
Inilah fakta akibat pandangan sempit kehebatan globalisasi, melupakan efek negatifnya. Ini menuntut perlunya penggunaan paradigma baru, baik dalam ekonomi domestik maupun global.
Paradigma Baru Ekonomi Indonesia
Data menunjukkan, kontributor utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia ialah konsumsi dalam negeri. Peran ekspor tadinya sungguh telah signifikan, tapi data terkini menunjukkan penurunan besar. Kondisi ini diperburuk oleh naiknya impor dari negara kompetitor ekspor ke kawasan negara maju benua Eropa juga ke negeri Paman Sam, terutama China daratan.
Pembentukan kawasan dagang bebas, China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), telah menjadi faktor penghancur bagi kekuatan ekonomi kelompok industri kecil dan kerajinan rakyat. Dalam situasi ekonomi global seperti yang digambarkan sebelumnya dituntut kebijakan ekonomi baru yang mampu memberdayakan konsumsi domestik untuk menyerap produksi dalam negeri.
Ini tentu memerlukan sikap pemerintah yang tegas dalam mengikis semua praktik korupsi yang telah menggurita di semua lapisan pemerintahan, cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan judikatif.
Dalam konteks ini pemerintah harus berpaling pada landasan pembentukan kebijakan ekonomi dominan, yaitu ilmu ekonomi. Kelompok ekonom pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sungguh terlihat amat dikuasai oleh aliran ilmu ekonomi liberal, walaupun mereka menyangkal hal tersebut.
Dalam masalah ketenagakerjaan (perburuhan), prinsip fleksibilitas yang dianut adalah contoh sistem liberal ala AS. Namun, di negaranya Obama ada sistem jaring pengaman sosial berupa tunjangan pengangguran sehingga fleksibilitas ketenagakerjaan tidak langsung menghancurkan daya beli pekerja bila mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.
Di Indonesia hal itu akan langsung mengurangi daya beli sebab selama waktu bekerja pun para pekerja belum tentu mempunyai tabungan. Satu-satunya harapan mereka yang kehilangan pekerjaan ialah extended family system, tetapi secara agregat dia tetap mengurangi jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat luas.
Gunakan Prinsip Ekonomi Mikro: Ekonomi Skala
Bila seseorang berbelanja ke toko seperti di Glodok, harga satuan barang, misalnya kemeja, akan lebih rendah bila jumlah yang dibelinya setengah lusin. Hal ini lebih menonjol pada sistem produksi, dalam hal ini setiap kegiatan produksi menggunakan peralatan atau bangunan bersama yang berfungsi sebagai biaya tetap.
Biaya tetap per satuan menurun seiring dengan naiknya volume produksi. Dalam pembelian bahan baku, prinsip yang hampir sama berlaku, makin tinggi kuantitasnya yang disediakan makin rendah biaya satuan. Inilah yang dikenal sebagai ekonomi skala dalam ekonomi mikro atau perusahaan.
Dari sisi tenaga kerja, orang mengenal apa yang disebut sebagai learning curve atau learning by doing. Makin sering pekerja melakukan satu tugas, makin terampil dan makin tinggi produktivitas fisiknya, makin rendah biaya satuan per produk. Sistem ini menuntut penggunaan pembagian kerja Adam Smith, spesialisasi.
Secara serentak terjadi sinergi antara aspek fisik sistem produksi, ekonomi skala, dan spesialisasi dari sisi tenaga kerja yang menurunkan biaya satuan agregat. Inilah tambang kesejahteraan yang perlu digali oleh perumus kebijakan ekonomi nasional, mencari hukum ekonomi yang sesuai bagi peningkatan efisiensi ekonomi agregat, atau dengan kata lain aspek makro-ekonomi. Umumnya aliran makro-ekonomi dominan (mainstream) menyatakan keberlakuan hukum laju pengembalian skala konstan atau constant return to scale, ditentang aliran terakhir.
Fakta lapangan dan kajian teoretis mengiyakan keberlakuan dari hukum ekonomi skala, yang sebenarnya juga adalah hukum yang dikumandangkan oleh Adam Smith. Agregasi perusahaan-perusahaan dan semua sistem produksi barang dan jasa tunduk pada prinsip ekonomi skala dan tidak ada yang menghalanginya berlaku dalam agregat.
Atau, dari sisi lain, aliran ilmu ekonomi dominan tidak mampu memberi penjelasan ketidakberlakuan dari ekonomi skala dalam tingkat agregat atau makro-ekonomi. Ini perlu diluruskan dalam pembentukan kebijakan makro-ekonomi, yang pada gilirannya menuntut cara pengupahan. Inilah senjata para penentang aliran neoliberal dalam kebijakan ekonomi prorakyat serta propertumbuhan. Di sinilah sebenarnya peran Bappenas dan Dewan Ekonomi Nasional.
Pengupahan yang Mendukung Ekonomi Skala
Dari data sebelumnya terlihatlah bahwa PDB memperoleh kontribusi besar dari konsumsi. Konsumsi jelas sangat terkait dengan tingkat upah yang uga adalah pembentuk daya beli (purchasing power). Demikianlah masalah upah harus dilihat dari sisi lain dari yang biasa digunakan para pengusaha.
Pengusaha melihat upah sebagai biaya dan karenanya harus ditekan serendah mungkin. Namun, dari sisi pekerja, mereka menuntut upah tinggi agar penghasilan tinggi. Bila penghasilan tinggi, permintaan akan barang atau pelayanan akan tinggi pula. Terlihatlah pertentangan antara pengusaha dan pekerja; pengusaha mau upah rendah, pekerja minta upah tinggi, sehingga baru-baru ini muncul unjuk rasa besar. Bagaimana mempertemukannya?
Di sinilah muncul peran ilmu ekonomi, yaitu ekonomi skala. Makin tinggi permintaan, makin tinggi produksi yang perlu disediakan, sehingga biaya produksi satuan juga turun. Sebagian dari penurunan biaya satuan dapat digunakan sebagai sumber dana peningkatan upah buruh dan sebagian lagi digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Terlihat adanya win-win solution.
Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya, korupsi harus dibuang jauh-jauh. Demikianlah peningkatan upah mendukung peningkatan konsumsi diikuti oleh penurunan biaya satuan sebagai sumber untuk menyejahterakan buruh dan menaikkan keuntungan perusahaan. Konsep ini hendaknya mendasari penyusunan kebijakan makro-ekonomi.
Namun, pengupahan demikian harus menjadi kebijakan nasional atau setidak-tidaknya dikoordinasi dari pusat. Tingkat upah harus disejajarkan dengan penentuan tingkat bunga bank yang dikelola oleh bank sentral—upah riil sama secara nasional. Upah yang hanya dijadikan bagian dari otonomi daerah, dapat berubah menjadi alat politicking, digunakan sebagai instrumen mendulang suara pada pemilu tetapi mengorbankan aspek ekonomi.
Dalam situasi ekonomi global yang potensial menghadapi resesi pada 2012, peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatan daya serap tenaga kerja dapat dicapai melalui ekonomi skala dalam makro-ekonomi. Ini menuntut perubahan paradigma pembangunan ekonomi dalam pengupahan.
Biarpun kalender Maya diramalkan berakhir pada 2012, kita harus tetap bekerja dengan baik, mempersiapkan diri untuk masa depan demi perbaikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi penghasilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana dituntut oleh UUD 1945. Janganlah mengabaikan konstitusi. (infobanknews.com)
Posted by INFO GeRATIS
on 13.33.
Filed under
