Home / Ekonomi and Bisnis / Pemerintah Diminta Galakkan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Diminta Galakkan Reformasi Birokrasi

Posted by INFO GeRATIS Ekonomi and Bisnis 08.40

Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel meminta agar pemerintah kembali menggalakkan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi harus menjadi agenda nasional, jangan berhenti. Birokrasi harus semakin sehat, efisien dan dapat bekerja secara baik untuk mengeksekusi target-target pembangunan nasional,” ujar Kemal, dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, 6 Mei 2012.

Menurutnya, penggalakan reformasi birokrasi dan menjadikannya sebagai agenda nasional saat ini sangat mendesak, karena ada indikasi stagnasi. “Birokrasi masih belum memberikan pelayanan publik secara prima dan pemborosannya juga masih sangat tinggi”, tandasnya.

Kemal juga mengusulkan agar ada tindak lanjut pembenahan dari sistem remunerasi birokrasi yang sudah mengalami peningkatan anggaran.

“Dalam disain sistem remunerasi sekarang, juga belum sehat. Masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas. Sehingga beban biaya gaji dan tunjangan setiap tahun semakin membengkak. Sehingga untuk 1 rupiah program untuk masyarakat, kita harus membayar jumlah yang lebih besar untuk birokrasi. Ini sangat tidak sehat”, tambahnya.

Kemal mengusulkan agar ada proses perbaikan dimana pemerintah perlu menerapkan clean based salary. Dalam sistem remunerasi yang sudah berjalan dan karena sudah cukup tinggi maka seharusnya sudah bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggunggjawabnya.

“Dalam disain sistem remunerasi sekarang, konsep ini belum berjalan. Padahal remunerasi sudah cukup tinggi tetapi masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas. Seharusnya sudah tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lain-lain yang masih berjalan sekarang. Ini harus segera diperbaiki”, imbuhnya.

Kemal sebelumnya juga menyampaikan bahwa revitalisasi reformasi birokrasi diharapkan mampu menjawab masalah korupsi dan pemborosan. Indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menurutnya menjadi salah satu indikator stagnasi reformasi birokrasi.

“Korupsi birokrasi masih terindikasi cukup tinggi. Dan ini menjadi tantangan yang serius. Kita berharap Kementerian dan Lembaga kembali mengulirkan agenda reforamsi ini secara serius”, tambahnya.

Kemal menekankan agar pemerintah serius memperhatikan bahwa beban belanja untuk birokrasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang telah semakin tinggi dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

“Hal ini telah menurunkan peran anggaran publik dalam penciptaan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan. Kondisi ini menjadikan kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah, menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi. Pemerintah perlu konsisten menata jumlah PNS agar semakin ramping serta menerapkan kebijakan capping terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah”, jelasnya.

Anggota DPR dari FPKS juga meminta agar jumlah anggaran perjalanan dinas PNS tahun ini mencapai Rp18 triliun bisa dipangkas.

“Tidak boleh perjalanan dinas ini menjadi ajang pemborosan. Perjalanan dinas harus efektif dan efisien, dengan penentuan skala prioritas secara serius. Sehingga anggaran yang dihemat bisa dialokasikan untuk infrastruktur atau program kesejahteraan rakyat”, tegasnya.